Jakarta – Presiden Indonesian Diaspora Network Global (IDN Global), Nathalia Widjaja, menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) dan anak-anak mereka harus menjadi prioritas utama, bukan hanya melihat kontribusi ekonomi melalui remitansi.
Hal tersebut disampaikan Nathalia saat menghadiri Diskusi Publik Nasional bertajuk “Anak Pekerja Migran Indonesia: Tantangan, Perlindungan dan Masa Depan” yang diselenggarakan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bekerja sama dengan Indonesian Diaspora Network Global (IDN Global), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Gerakan Diaspora Indonesia di Gedung KP2MI, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional sekaligus 14 Tahun Gerakan Diaspora Indonesia, dengan fokus memperkuat sinergi berbagai pemangku kepentingan dalam melindungi anak-anak pekerja migran Indonesia.
Dalam sambutannya, Nathalia yang juga merupakan seorang psikolog, konselor profesional, serta pegiat kesehatan mental bagi pekerja migran Indonesia di berbagai negara, menegaskan bahwa mayoritas diaspora Indonesia di luar negeri merupakan pekerja migran beserta keluarganya. Karena itu, perhatian negara tidak boleh berhenti pada besarnya remitansi yang mereka kirimkan.
“Selama ini kita lebih sering membicarakan pekerja migran dari sisi ekonomi. Padahal ada aspek yang sangat penting, yaitu perlindungan terhadap pekerja migran itu sendiri, anak-anak yang ditinggalkan di Indonesia, anak-anak yang lahir di luar negeri, serta keluarga mereka. Inilah yang ingin kami perjuangkan bersama,” ujar Nathalia.
Berbasis di Hong Kong selama lebih dari 12 tahun, Nathalia mengungkapkan bahwa IDN Global membawa visi “Connecting the Dots, Expanding the Opportunity, and Promoting Shared Prosperity”, dengan komitmen memperkuat perlindungan, pemberdayaan, dan advokasi bagi pekerja migran Indonesia di seluruh dunia.
Menurutnya, diaspora Indonesia memiliki peran strategis sebagai garda terdepan yang menjembatani pekerja migran dengan pemerintah Indonesia, khususnya ketika terdapat keterbatasan kewenangan perwakilan RI dalam menangani persoalan hukum di negara penempatan.
“Diaspora menjadi front line. Kami melakukan kunjungan ke rumah sakit, home visit, mendampingi pekerja migran yang sakit, membantu proses komunikasi dengan KBRI maupun KJRI, hingga memastikan mereka mendapatkan pendampingan yang dibutuhkan,” jelasnya.
Nathalia juga menyoroti pentingnya tetap memberikan perlindungan kepada pekerja migran yang berstatus nonprosedural atau overstay. Menurutnya, meski IDN Global terus mendorong migrasi yang aman dan prosedural, mereka tetap berkomitmen mendampingi para pekerja migran yang telah menghadapi persoalan keimigrasian.
Pendampingan tersebut tidak hanya sebatas proses pemulangan secara sukarela (voluntary repatriation), tetapi juga mempersiapkan mereka untuk kembali membangun kehidupan di Indonesia melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan mental, literasi keuangan, hingga pengembangan usaha kecil.
“Kami ingin mengubah pola pikir mereka. Setelah pulang ke Indonesia, mereka tidak harus kembali menjadi pekerja migran, tetapi bisa menjadi wirausaha dan membangun usaha sendiri,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Nathalia juga memperkenalkan Emergency Broadcast System (EBS), sebuah sistem tanggap darurat yang dikembangkan IDN Global untuk membantu pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Melalui sistem tersebut, pekerja migran yang telah terdaftar dapat mengirimkan sinyal darurat apabila mengalami kecelakaan, sakit, maupun kondisi krisis lainnya. Informasi tersebut akan terhubung dengan KP2MI, KBRI/KJRI, serta jaringan diaspora Indonesia agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Selain itu, IDN Global juga menjalankan berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi pekerja migran, mulai dari pendidikan kesehatan mental, literasi hukum, literasi keuangan, pelatihan bahasa asing, hingga pembinaan kewirausahaan sebelum kembali ke Indonesia.
Di akhir kegiatan, Nathalia menyampaikan apresiasi atas dukungan KP2MI terhadap usulan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Anak-anak Pekerja Migran yang akan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, organisasi masyarakat, dan jaringan diaspora Indonesia.
Ia berharap Satgas tersebut mampu menghadirkan strategi nasional yang lebih terintegrasi dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran beserta anak-anak mereka.
“Perlindungan pekerja migran bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Diaspora Indonesia siap menjadi mitra strategis negara agar tidak ada lagi pekerja migran maupun anak-anak mereka yang tertinggal dari perlindungan dan masa depan yang lebih baik,” tutup Nathalia.
- Nathalia Widjaja: Diaspora Siap Jadi Garda Terdepan Lindungi Pekerja Migran dan Anak-anak Indonesia di Luar Negeri – 27/07/2026
- Usung Semangat Perubahan, PGR Melangkah Menuju Partai Berbadan Hukum – 24/07/2026
- PGR Tuntaskan Persyaratan Administrasi, Pengurus Sumbar Siap Hadapi Verifikasi Faktual – 24/07/2026
