JAKARTA, NARASINEGERI.MY.ID –
31 Mei 2026 – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menggelar diskusi strategis bertajuk The Future of Economic Summit 2026 dengan tema “Nasionalisme Sumber Daya Alam untuk Kedaulatan Ekonomi Nasional”. Acara yang berlangsung di Cafe Upnormal, Jakarta, pada Minggu (31/5/2026) ini menghadirkan sejumlah akademisi, ekonom, dan pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi pengelolaan sumber daya alam (SDA) sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional yang berdaulat.
Konstitusi dan Kedaulatan Ekonomi
Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, menekankan bahwa para pendiri bangsa (founding fathers) telah merancang Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesadaran penuh atas kekayaan alam Indonesia. Menurut Salamuddin, konstitusi dibangun sebagai pagar hukum agar pengelolaan SDA tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Konstitusi dibuat untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam tidak keluar dari rel tujuan utama, yaitu kesejahteraan rakyat. Penguasaan negara atas aset strategis harus menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian ekonomi,” tegas Salamuddin.
Ia menambahkan bahwa semangat konstitusi bukan sekadar mengatur tata negara, tetapi juga menjadi pijakan moral dan hukum agar Indonesia tetap memiliki kendali penuh atas aset-aset strategisnya di tengah arus globalisasi.
SDA sebagai Instrumen Diplomasi
Senada dengan hal tersebut, ekonom dari Adidaya Institute, Bramastyo Bontas Prastowo, menyoroti pentingnya menempatkan nasionalisme SDA dan kedaulatan energi sebagai kekuatan strategis dalam diplomasi internasional. Ia menilai, pengelolaan SDA tidak boleh hanya dilihat dari kacamata ekonomi transaksional semata.
“Nasionalisme sumber daya alam dan kedaulatan energi harus menjadi sumber kekuatan Indonesia dalam diplomasi global. Dengan demikian, Indonesia akan memiliki daya tawar (bargaining position) yang lebih tinggi dan mampu berbicara setara mengenai kemandirian energi di forum internasional,” jelas Bramastyo.
Bramastyo juga mengingatkan pentingnya peran pengawasan publik terhadap kebijakan ekonomi dan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, partisipasi masyarakat adalah faktor kunci untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak positif bagi rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.
KAMMI sebagai Agent of Control
Ketua Satgas dan Ketua Panitia kegiatan, Halim Syam, mengungkapkan bahwa forum ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi ekonomi nasional. Ia menyoroti ironi bahwa di usia kemerdekaan ke-80, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi despite kekayaan alam yang melimpah.
“Kami melihat Indonesia memiliki SDA yang sangat besar. Namun, di usia 80 tahun ini, kita masih bergumul dengan persoalan ekonomi. Harapannya, melalui kegiatan ini, ekonomi Indonesia dapat bangkit dan program-program pemerintah berjalan sesuai koridor yang diharapkan untuk mencapai kedaulatan ekonomi,” ujar Halim.
Halim menegaskan bahwa PP KAMMI tidak ingin berhenti pada tataran wacana. Organisasi ini berkomitmen untuk terus melakukan kajian mendalam dan memposisikan diri sebagai agent of control atau mitra pengawas yang konstruktif bagi pemerintah.
Mengacu pada temuan para pemateri mengenai adanya kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan SDA, KAMMI mendesak pemerintah untuk lebih cermat dalam eksekusi program.
“Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk meminimalisir kebocoran. Kami mendorong agar pengawasan terhadap pelaksana di lapangan diperketat, sehingga tidak ada ruang bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyimpangan atau ‘kenakalan’ birokrasi,” tegas Halim.
Melalui The Future of Economic Summit 2026, PP KAMMI berharap dapat membangun kesadaran kolektif tentang urgensi nasionalisme ekonomi. Dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, Indonesia diharapkan mampu memperkuat kedaulatan ekonominya serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi mahasiswa dan generasi muda untuk memberikan gagasan konstruktif dalam mengawal pembangunan bangsa menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.
Tentang PP KAMMI:
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) adalah organisasi kemahasiswaan yang bergerak di bidang dakwah, intelektual, dan sosial kemasyarakatan. PP KAMMI secara aktif terlibat dalam isu-isu strategis nasional, termasuk penegakan hukum, anti-korupsi, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pendidikan karakter bangsa.
