Jakarta, Narasinegeri — Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia melantik Dewan Pengurus periode 2025–2030 dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) ke-III yang digelar di Jakarta, Selasa, 14 April 2026. Pelantikan ini menjadi momentum konsolidasi nasional bagi daerah kepulauan dan pesisir di seluruh Indonesia.
Ketua Umum ASPEKSINDO, Hj. Erlina SH MH, mengatakan pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan titik awal penguatan peran daerah dalam pembangunan maritim nasional. “Wilayah kepulauan dan pesisir tidak lagi boleh dipandang sebagai daerah pinggiran, melainkan pusat masa depan Indonesia,” ujarnya dalam sambutan.
Didirikan pada 10 Agustus 2017, ASPEKSINDO berperan sebagai organisasi kemitraan yang menjembatani pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, sektor swasta, dan mitra internasional. Organisasi ini juga mendorong penguatan ekonomi maritim melalui konsep ekonomi biru (blue economy).
Menurut Erlina, potensi sumber daya kelautan Indonesia yang besar belum sepenuhnya memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian nasional. Ia menilai persoalan utama terletak pada rendahnya nilai tambah hasil kelautan.
“Masalah kita bukan kekurangan sumber daya, tetapi kekurangan nilai tambah. Karena itu, daerah harus berani naik kelas, tidak hanya berhenti pada produksi primer,” kata dia.
Dalam periode kepengurusan baru, ASPEKSINDO menetapkan dua agenda prioritas. Pertama, akselerasi hilirisasi kelautan di daerah, termasuk pengembangan industri pengolahan seperti pengalengan, bioteknologi, hingga produk bernilai tinggi seperti bioplastik dan bahan farmasi.
Kedua, implementasi ekonomi biru berkelanjutan melalui dukungan terhadap kebijakan penangkapan ikan terukur, penguatan kawasan konservasi, serta perlindungan ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang.
ASPEKSINDO juga mendorong pemanfaatan potensi blue carbon dan perdagangan karbon sebagai sumber ekonomi baru bagi daerah pesisir.
Erlina turut menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari perubahan iklim, degradasi lingkungan pesisir, hingga keterbatasan infrastruktur dan konektivitas antarpulau. Namun, ia optimistis tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang dengan dukungan kebijakan nasional yang tepat.
“Ini adalah awal dari tanggung jawab besar. Yang dibutuhkan bukan sekadar wacana, melainkan kerja nyata dan terobosan,” kata Erlina.
Ia menambahkan, laut harus diposisikan sebagai kekuatan pemersatu bangsa sekaligus sumber kesejahteraan bagi masyarakat. “Jika darat adalah halaman depan, maka laut adalah masa depan yang harus kita menangkan,” ujarnya. (L)
